MAMUJU, mekora.id – Nasib buruk sedang dialami oleh Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Mamasa. Mereka terancam tidak berkantor dan bekerja maksimal, lantaran sewa Sekretariat dan peralatan kantor telah jatuh tempo akhir Akhir Juli 2024 ini.
Ketua Panwaslu Kecamatan Mamasa, Indra Sakti mengatakan, belum terbayarnya sewa kantor dan peralatan mereka. Tidak hanya itu, bahkan operasional para Anggota Panwaslu Mamasa sudah habis. Itu disebabkan tidak adanya realisasi dana NPHD dari Pemkab Mamasa. Padahal tahapan Pilkada sedang memasuki masa-masa sibuk.
“Kami terancam tidak berkantor lagi di sebabkan sewa kantor, peralatan dan operasional tidak ada. realisasinya untuk bulan Agustus, sewa kantor dan peralatan sudah jatuh tempo bulan Juli,” kata Ketua Panwaslu Mamasa, Indra Sakti, Rabu, (31/7/2024).
Belum jelasnya pendanaan untuk para petugas itu, disebut Indra akan sangat berdampak pada kinerja pengawasan, khususnya pemutakhiran data pemilih yang sedang berlangsung.
“Disisi lain tahapan pengawasan pemutakhiran data pemilih yang sangat krusial untuk diawasi bisa terhambat disebabkan tidak ada lagi operasional dan tempat untuk bekerja,” ungkap Indra.
Indra mengaku, jika dana NPHD tidak kunjung cair dalam waktu dekat ini. Seluruh Panwaslu dari 17 Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) di 181 Desa/Kelurahan se-Kabupaten Mamasa, akan menggelar.
“Harapan kami agar Anggaran pilkada dapat direalisasikan secepatnya agar pengawasan tahapan pilkada dapat kami awasi dengan baik. Namun jika belum ada titik terang dari pemerintah daerah maupun pusat kami jajaran panwascam dan PKD se kabupaten Mamasa akan menggelar aksi,” tutupnya.
