Pemprov Sulbar Siapkan Anggaran Rp60 Miliar untuk Tekan Pengangguran
- account_circle mekora.id
- calendar_month Senin, 9 Feb 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
Gubernur Sulbar, Suhardi Duka siap gelontorkan dana 60 miliar untuk tekan pengangguran.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MAMUJU, Mekora.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menyiapkan anggaran lebih dari Rp60 miliar untuk program padat karya sebagai langkah konkret menekan angka pengangguran dan menjaga daya beli masyarakat. Program tersebut menjadi bagian dari strategi pembangunan daerah menuju penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.
Kebijakan itu disampaikan Oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2027 yang digelar di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, Senin (9/2/2026).
Gubernur Suhardi Duka mengatakan, arah pembangunan Sulbar sejak 2025 menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi daerah, menurutnya, telah melampaui rata-rata nasional dan berdampak pada penurunan angka kemiskinan.
“Pertumbuhan ekonomi kita sudah di atas nasional, ini kebanggaan. Pertumbuhan itu juga menghasilkan penurunan angka kemiskinan,” ujar Suhardi Duka.
Meski demikian, ia mengakui masih ada tantangan serius pada peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pemerintah akan mengkaji faktor-faktor penyebabnya, termasuk pengaruh kondisi musiman terhadap ketersediaan lapangan kerja di sejumlah sektor.
Sebagai langkah responsif, Pemprov Sulbar mengalokasikan lebih dari Rp60 miliar pada tahun anggaran 2026 untuk program padat karya di wilayah perdesaan maupun perkotaan. Skema ini dirancang untuk menyerap tenaga kerja lokal dalam waktu relatif cepat sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat bawah.
Program padat karya tersebut diharapkan menjadi bantalan sosial menghadapi potensi tekanan ekonomi, serta menjaga stabilitas daya beli rumah tangga.
Dalam forum konsultasi publik RKPD 2027 itu, pemerintah provinsi juga membuka ruang partisipasi luas bagi stakeholder, termasuk instansi pemerintah pusat dan perguruan tinggi. Masukan dan rekomendasi dari berbagai pihak akan menjadi dasar penyempurnaan dokumen perencanaan.
Selain itu, proyeksi dan rekomendasi pertumbuhan ekonomi dari Bank Indonesia turut menjadi pertimbangan agar arah pembangunan 2027 tetap realistis dan selaras dengan kondisi makroekonomi.
“Semua pandangan dan kritik tentu kita terima dalam rangka perbaikan dan penyusunan rencana pembangunan 2027 agar lebih tepat sasaran,” tegas Suhardi Duka.
Melalui penyusunan RKPD 2027 yang partisipatif dan berbasis data, Pemprov Sulbar menargetkan pembangunan yang tidak hanya bertumpu pada angka pertumbuhan, tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat.
- Penulis: mekora.id
Saluran Whatsapp
Google News
