MAMUJU, Mekora.id – Panitia Kerja (Panja) DPRD Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan kunjungan kerja terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan melakukan peninjauan ke Mess Sulbar di Makassar. Selasa, (16/7/2024).
Kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari praktik terbaik dalam pengelolaan barang milik daerah guna penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
Kunjungan kerja ini diikuti oleh rombongan Panja DPRD Provinsi Sulawesi Barat yang dipimpin oleh Ketua Panja, Syahrir Hamdani. Turut hadir Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi, dan diterima oleh Kabid Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Biro Umum, BPKPD Sulsel.
Pertemuan ini membahas berbagai aspek pengelolaan aset daerah, termasuk perencanaan, pengawasan, dan pemeliharaan aset, yang diterapkan di Provinsi Sulawesi Selatan.
Ketua Panja DPRD Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan apresiasinya atas sambutan dan informasi yang diberikan oleh pihak Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
“Kami sangat berterima kasih atas sambutan dan informasi berharga yang kami terima. Pengalaman dan praktik terbaik dari Sulawesi Selatan akan menjadi referensi penting bagi kami dalam menyusun Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah di Sulawesi Barat,” ujar Syahrir Hamdani.
Setelah pertemuan tersebut, rombongan Panja DPRD Provinsi Sulawesi Barat melanjutkan kegiatan dengan melakukan peninjauan ke Mess Sulbar di Makassar. Peninjauan ini bertujuan untuk memastikan kondisi dan pengelolaan Mess Sulbar yang merupakan aset milik Provinsi Sulawesi Barat di luar wilayahnya. Dalam peninjauan ini, rombongan mengevaluasi fasilitas dan kondisi bangunan, serta mendiskusikan rencana perawatan dan pengelolaan yang lebih baik kedepannya.
Kasubbid Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Fatma, juga menyampaikan apresiasinya dan bangga atas kunjungan Tim Panja DPRD Provinsi Sulawesi Barat karena mereka bisa paham dan mengerti tentang pengelolaan milik daerah.
“Adapun permohonan kami agar memperhatikan pengelolaan barang milik daerah terutama pengurusan barang dan pengelolaan Anggarannya,” paparnya.
Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari komitmen DPRD Provinsi Sulawesi Barat untuk terus memperbaiki tata kelola aset daerah demi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan.
