Mekora.id — Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, mewakili Wali Kota menyampaikan Pidato Pengantar Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun 2025 DPRD Kota Bontang. Rapat paripurna tersebut digelar di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota pada Jumat malam (19/9/2025).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, dan dihadiri 16 anggota DPRD sehingga dinyatakan memenuhi kuorum. Selain itu, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah beserta para asisten, kepala OPD, camat, lurah, perwakilan instansi vertikal, perusahaan, perbankan, hingga partai politik juga hadir. Suasana rapat berlangsung khidmat dengan agenda utama mendengarkan arah kebijakan keuangan daerah dari pemerintah kota.
Dalam pidatonya, Agus Haris menegaskan bahwa penyusunan Nota Keuangan bertujuan memberikan gambaran menyeluruh terkait kondisi fiskal daerah, arah kebijakan umum, serta prioritas pembangunan Kota Bontang.
“Dokumen ini bukan sekadar catatan angka. Nota Keuangan menjadi landasan kita bersama dalam mewujudkan visi-misi Kota Bontang yang selaras dengan pembangunan nasional dan regional,” ujar Agus Haris.
Ia menjelaskan, penyusunan RAPBD 2026 tetap berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta penganggaran kegiatan multi years penanggulangan banjir yang saat ini menjadi fokus utama pemerintah.
Agus Haris mengakui bahwa struktur pendapatan daerah masih sangat bergantung pada dana transfer pusat, dengan porsi sekitar 85 persen.
“Pendapatan kita sempat tumbuh positif pada 2023–2024, namun diproyeksikan menurun pada 2025–2026. Untuk tahun 2026, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditetapkan sebesar Rp371,07 miliar,” ungkapnya.
Sementara itu, belanja daerah tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp2,878 triliun. Anggaran ini diarahkan untuk mendukung tujuh program unggulan daerah periode 2025–2029, yakni: Bontang Sehat, Bontang Pintar, Gerakan Ekonomi Bontang, Pelayanan Publik Prima, Menata Bontang, Komitmen Bontang, serta Inovasi Bontang.
“Ketujuh program ini harus benar-benar menyentuh masyarakat dan memberi manfaat nyata bagi pembangunan daerah,” tegasnya.
Agus Haris juga menyinggung isu strategis mengenai potensi pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) yang direncanakan mulai 2026. Menurutnya, langkah tersebut bisa berdampak besar bagi daerah penghasil seperti Bontang.
“Wali Kota Bontang yang juga menjabat Ketua APEKSI Komwil V Kalimantan sudah menyampaikan penolakan dan rekomendasi resmi ke APEKSI pusat. Kita berharap pemerintah pusat benar-benar mempertimbangkan aspirasi daerah,” jelas Agus Haris.
Di akhir pidatonya, ia menekankan pentingnya sinergi antara seluruh elemen dalam menghadapi dinamika keuangan daerah.
“APBD 2026 kita harapkan sehat, responsif, dan pro-rakyat. Itu hanya bisa tercapai dengan kerja sama erat antara Pemkot, DPRD, dan masyarakat,” pungkasnya.
