Devisi Pengembangan Desa dan Humas Pemuda Kalumpang Raya (PKR), Akwil, menilai kasus ini menjadi bukti lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku tambang ilegal di daerah. Menurutnya, praktik semacam ini bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga mencoreng wibawa pemerintah dan aparat hukum.
“Kalau keterlibatan oknum pejabat desa dan aparat benar ada, ini sangat berbahaya. Bukan cuma hutan yang rusak, tapi juga kepercayaan masyarakat terhadap hukum bisa hilang,” ujarnya.
Akwil menegaskan, jika dalam waktu dekat tak ada langkah tegas dari Polda Sulawesi Barat, pihaknya bersama masyarakat Kalumpang berencana menggelar aksi sebagai bentuk protes atas pembiaran tambang ilegal tersebut.
Warga dan aktivis berharap pemerintah daerah serta aparat penegak hukum segera turun tangan untuk menghentikan operasi tambang ilegal di Kalumpang. Mereka juga mendesak agar seluruh pihak yang terlibat, termasuk jika ada oknum aparat atau pejabat desa, segera diproses sesuai hukum yang berlaku.
“Harus ada langkah nyata. Jangan sampai masyarakat kecil yang menambang manual justru ditindak, sementara yang pakai alat berat dibiarkan,” tegas Akwil.
