MAMUJU, Mekora.id – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka (SDK), mengatakan reforma agraria merupakan instrumen penting dalam mengurangi ketimpangan kepemilikan lahan, menyelesaikan konflik agraria, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikan Suhardi Duka saat membuka Rapat Koordinasi Awal (Rakorwal) Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Sulbar yang digelar di Ballroom Andi Depu, Lantai 3 Kantor Gubernur, Rabu (25/6/2025).
“Reforma agraria bertujuan mengurangi ketimpangan lahan, menangani konflik agraria, menciptakan kemakmuran dan menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat,” kata SDK.
Ia mengajak seluruh elemen pemerintahan, termasuk TNI dan Polri, untuk bersama-sama mendukung percepatan pelaksanaan reforma agraria di Sulbar tahun 2025.
“Saat saya di DPR RI Komisi IV, saya sangat kritis terhadap ketidakadilan dalam kepemilikan tanah. Presiden Prabowo pun melihat hal itu dan berkomitmen menjalankan reforma agraria sebagai wujud keadilan sosial,” ungkapnya.
SDK mengapresiasi capaian reforma agraria di Sulbar yang telah mencapai 95 persen hingga Juni 2025. Ia bahkan berencana mengusulkan penambahan target dua kali lipat untuk tahun 2026 guna mempercepat pencapaian program strategis nasional tersebut.
Sementara itu, Kepala BPN Sulbar Budi Kristiyana menyebut Rakor ini sebagai langkah penting untuk memperkuat sinergi antar lembaga dalam rangka percepatan reforma agraria.
“Program ini sangat strategis, mencakup aspek legalisasi aset, redistribusi tanah, penyelesaian konflik, dan pemberdayaan masyarakat,” jelas Budi.
Ia menambahkan, reforma agraria tidak hanya berdampak pada sektor agraria, tetapi juga membuka peluang besar bagi pengembangan infrastruktur, sektor pertanian, pariwisata, hingga investasi.
“Reforma agraria yang dilaksanakan dengan pemberdayaan masyarakat akan menjadi fondasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Sulbar,” tutupnya.
