“Menambah jabatan sipil yang bisa diduduki oleh prajurit aktif TNI berpotensi menciptakan tumpang tindih kewenangan, merusak sistem pemerintahan yang demokratis, serta melemahkan supremasi sipil,” tambahnya.
Selain itu, pria akrab disapa Onet itu, menilai bahwa revisi UU TNI ini tidak memiliki urgensi yang mendesak dibandingkan dengan RUU lain yang lebih dibutuhkan masyarakat, seperti RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Hukum Adat, yang hingga kini belum mendapat kejelasan.
Atas dasar itu, PMII Cabang Mamuju menyatakan mosi tidak percaya terhadap para anggota DPR RI yang mendukung pengesahan revisi UU TNI secara tertutup dan tergesa-gesa. Mereka menyerukan agar masyarakat terus mengawal isu ini dan menuntut transparansi dalam setiap proses legislasi yang menyangkut kepentingan rakyat.
