MAKASSAR, mekora.id – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).
Kunjungan ini dalam rangka Sharing Informasi terkait Program-Program Prioritas Dinas tersebut, serta untuk mengetahui Kegiatan di Dinas Pemdes dalam meningkatkan efektivitas program-program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa yang sedang berjalan. Selasa, (21/5/2024).
Kunjungan ini dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Sulawesi Barat, Syamsul Samad, beserta beberapa anggota komisi I diantaranya, H. Syahrir Hamdani, Bonggalangi, Risbar Berlian, Ir. Muslim Fattah dan Yulianti.
Mereka diterima langsung oleh Kepala Dinas Pemdes, (Plh) Dr. Jayadi Nas, bersama dengan Sekdis Pemdes, A.M Akbar RPN, S.STP, M.Si dan Kabid Bina Pemerintahan Desa Pemprov Sulsel, Herawaty D, S.Sos, MM.
Sebelumnya, Ketua DPRD Sulawesi Barat, Suraidah Suhardi, juga telah berkunjung ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tersebut yang juga membahas terkait Program BKK (Bantuan Keuangan Khusus) untuk desa-desa yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan.
Dalam kesempatan kunjungan tersebut, Ketua Komisi I DPRD Sulawesi Barat menyampaikan tujuannya dalam berkunjung ke Dinas Pemdes yaitu ingin mengetahui Program apa saja yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyangkut hal Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat.
“Tujuan kami berkunjung kesini, ingin mendengarkan Informasi dari Dinas Pemdes terkait Program-Program Prioritas yang telah dijalankan, serta ingin mengetahui tentang Program yang sifatnya BKK (Bantuan Langsung Khusus) yang berdampak besar terhadap masyarakat seperti penanganan stunting, dan pemberdayaan masyarakat,” ungkapnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Jayadi Nas, menyampaikan bahwa Dinas Pemdes telah menetapkan sejumlah Program Prioritas untuk tahun 2024 dan 2025. Adapun Program Prioritas tersebut diantaranya;
- Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan.
- Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan.
- Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa.
- Peningkatan Peran Perempuan Pedesaan.
- Pengembangan Teknologi Tepat Guna.
Selain program prioritas, Dinas Pemdes juga memberikan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada desa-desa untuk mendukung pembangunan lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
