Mekora.id – Pemerintah Kota Bontang resmi memulai implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Kick Off Meeting digelar di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota, Jalan Awang Long, Senin siang (2/9/2025), dihadiri langsung Wali Kota Neni Moerniaeni bersama Wakil Wali Kota Agus Haris.
Kegiatan yang diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) ini turut dihadiri Sekda Aji Erlynawati, jajaran staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah, camat, lurah, hingga perencana di lingkungan Pemkot Bontang.
Plt Kepala Bapperida, Sony Suwito, memaparkan garis besar RPJMD 2025-2029 sebelum dilanjutkan dengan diskusi. Dalam arahannya, Wali Kota Neni menegaskan bahwa RPJMD bukan sekadar dokumen, melainkan pedoman pembangunan sekaligus janji pemerintah kepada masyarakat.
“Penyusunan dokumen RPJMD ini penuh dinamika. Alhamdulillah selesai tepat waktu dalam enam bulan. Kini saatnya kita bersama fokus pada implementasinya,” ujarnya.
Visi pembangunan lima tahun ke depan adalah “Mewujudkan Kota Bontang sebagai Kota Industri dan Jasa yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan sebagai Daerah Mitra IKN”.
Visi tersebut diwujudkan lewat lima misi utama: transformasi sosial, transformasi ekonomi inklusif, tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan infrastruktur merata, serta pelestarian lingkungan hidup.
Sejumlah program unggulan juga dimuat dalam RPJMD, di antaranya Bontang Sehat, Bontang Pintar, Gerakan Ekonomi Bontang, Program Menata Bontang, Inovasi Bontang & Pelayanan Publik Prima, serta Program Komitmen Bontang.
Neni meminta seluruh perangkat daerah segera menyusun Renstra OPD dan Renja tahunan yang selaras dengan RPJMD. Evaluasi, lanjutnya, wajib dilakukan secara berkala agar program berjalan sesuai target.
“RPJMD ini adalah janji pemerintah kepada masyarakat. Mari kita bersinergi demi menjadikan Bontang kota yang nyaman dihuni, berdaya saing, dan menyejahterakan warganya,” tegasnya.
Sebagai penutup, dilakukan penandatanganan komitmen bersama implementasi RPJMD oleh seluruh perangkat daerah sebagai tanda dimulainya pelaksanaan program pembangunan 2025-2029.
