JAKARTA, Mekora.id – Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) resmi meluncurkan 2.000 beasiswa Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) bagi para kadernya. Program ini merupakan hasil kerja sama dengan Dewan Pengacara Nasional (DPN) Indonesia dan FHP Law School.
Peluncuran itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Ketua Umum DPP GMNI, Muhammad Risyad Fahlefi, Presiden DPN Indonesia, Faizal Hafied, dan Presiden FHP Law School, Satria Utama, yang berlangsung di Gedung Marinda, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa (21/10/2025).
Ketua Umum DPP GMNI, M. Risyad Fahlefi, menegaskan beasiswa ini sebagai dorongan bagi kader-kader marhaenis untuk naik kelas. Ia menyebut program itu pintu bagi kader-kader sarjana hukum meningkatkan kapasitasnya.
“peningkatan kapasitas kader menjadi fokus utama kami, hampir di setiap kesempatan saya selalu tekankan, GMNI harus naik kelas. Kader GMNI harus haus ilmu, terus menempuh pendidikan hingga jenjang tertinggi. Termasuk melalui beasiswa PKPA ini,” ujar Risyad.
Ia menjelaskan, sebanyak 2.000 beasiswa PKPA akan diberikan kepada kader GMNI yang memenuhi kriteria tertentu. Pelaksanaan pendidikan akan difasilitasi oleh FHP Law School bekerja sama dengan DPN Indonesia.
“Kami akan menerapkan mekanisme seleksi internal agar beasiswa ini tepat sasaran. Kami akan menilai dari kualitas dan rekam jejak kader di lapangan,” jelas Risyad yang juga mahasiswa S2 Ilmu Politik Universitas Indonesia.
Lebih jauh, Risyad mengungkapkan bahwa GMNI ke depan akan memperluas jejaring kerja sama dengan berbagai lembaga pendidikan dan institusi profesional. Tujuannya, agar kader GMNI dapat menempuh pendidikan hingga jenjang S-3 dengan dukungan beasiswa.
“Ini bukan hanya soal apa yang didapat kader, tapi bagaimana perjuangan mereka diiringi dengan pencapaian pendidikan tinggi. GMNI besar karena kadernya besar, GMNI unggul karena kadernya unggul,” pungkasnya.
