MAMUJU, Mekora.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel melalui penguatan transformasi digital. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah melalui pelaksanaan Rapat Konsolidasi Transformasi Dokumentasi dan Publikasi Digital yang digelar Diskominfo Sulbar di Hotel Maleo Town Square, Mamuju, pada Senin, (28/7/2025).
Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Herdin Ismail, yang menyampaikan pentingnya integrasi teknologi informasi dalam mendukung kinerja birokrasi modern dan meningkatkan keterlibatan publik.
Dalam sambutannya, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfo SP) Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, menegaskan bahwa rapat konsolidasi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga, yang menekankan pentingnya digitalisasi birokrasi untuk menciptakan pemerintahan yang responsif, efektif, dan dekat dengan masyarakat.
“Transformasi digital bukan hanya soal teknologi, tetapi juga menyangkut perubahan budaya kerja birokrasi dan pola komunikasi pemerintah kepada publik,” kata Ridwan.
Dengan mengusung tema “Transparency, Inclusivity, and Creativity,” kegiatan ini menyoroti pentingnya kolaborasi antara sektor pemerintah, swasta, dan komunitas digital dalam memperkuat penyampaian informasi publik yang akurat dan konstruktif.
Menurut Ridwan, di era keterbukaan informasi saat ini, keberadaan dokumentasi dan publikasi digital yang kredibel dan komunikatif menjadi sangat penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ia menekankan bahwa kolaborasi dengan para pelaku konten digital dan media sosial harus diperkuat sebagai upaya membentuk citra positif dan partisipatif.
“Kolaborasi antara pemerintah daerah dan para pelaku konten digital menjadi kunci utama untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah harus aktif dan jujur hadir di ruang digital,” tegas Ridwan.
Ia juga menyampaikan bahwa ke depan, produksi konten informasi oleh perangkat daerah harus mengedepankan pendekatan yang kreatif, informatif, serta mudah dipahami oleh publik. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa konten yang baik tidak akan memberikan dampak jika tidak didistribusikan secara efektif.
“Konten resmi pemerintah harus menjadi mercusuar kebenaran, pencerah kebingungan, dan pemandu transformasi layanan,” tegasnya lagi.
Ridwan menambahkan bahwa sebagai bagian dari strategi distribusi konten, pihaknya akan mendorong keterlibatan aktif seluruh ASN maupun non-ASN untuk mem-follow, membagikan (share), dan memberikan dukungan (like) terhadap konten resmi pemerintah daerah melalui kanal-kanal digital yang tersedia.
“Konten bagus tapi tidak tershare dengan baik, hasilnya nol. Maka ke depan kami akan mendorong gerakan bersama dalam menyebarluaskan informasi resmi pemerintah. Harapan kami, kerja sama lintas sektor ini bisa terwujud dan menjadi gerakan bersama,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, Diskominfo SP Sulbar berharap seluruh perangkat daerah dan mitra digital dapat lebih terarah dan terintegrasi dalam menghasilkan dokumentasi dan publikasi yang tidak hanya memenuhi standar informasi publik, tetapi juga mampu memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.
