MAMUJU, Mekora.id – Asosiasi Petani Kelapa Sawit (Apkasindo) Perjuangan dari tiga daerah di Sulawesi Barat (Sulbar), menggugat harga kelapa sawait yang anjlok da merugikan petani pada DPRD Sulbar. Pertemuan itu berlangsung di Ruang Komisi II, pada Selasa, (18/2/2025).
Ketua DPD Apkasindo Perjuangan Kabupaten Mamuju, Bustan P, menyampaikan selepas pemerintahan Gubernur pertama, tata kelola niaga sawit di Sulawesi Barat sampai ini jadi tidak jelas alias gelap. Hal itu setelah harga Tandan Buah Segar (TBS) dibeli perusahaan dengan harga rendah.
“Masalah ini telah menjadi persoalan sejak masa pemerintahan Anwar Adnan Saleh, yang membuat harga kelapa sawit dibeli sewenang-wenang oleh perusahaan,” kata pria yang akrab disapa Bung Bara ini.
Padahal kata dia, Pemerintah daerah bersama pabrik kelapa sawit (PKS) dari 14 perusahaan di Sulawesi Barat rutin menggelar rapat penentuan harga. Namun setelah di lapangan perusahaan nyatanya membeli dibawah harga yang telah disepakati.
Terlebih kata Bustan. P, tidak ada langkah yang diambil oleh pemerintah Provinsi perihal harga sawit di Sulbar yang dibeli murah. Kata dia, ini menimbulkan ketidak jelasan dan berbuntut kerugian yang dialami petani kelapa sawit.
“Bayangkan pak, setiap harga ditentukan di dalam rapat perusahaan selalu bilang ia. Tetapi setelah di lapangan, malah dibeli dengan seenaknya. Ini berulang setiap selesai rapat penentuan harga dan tidak tindakan dari Pemerintah,” ujarnya.
Harga TBS di Kabupaten tetangga lebih menyedihkan, menurut Ketua Apkasindo Perjuangan Mamuju Tengah, Sopliadi, selisih harga sawit yang dibeli perusahaan bisa selisih dibawa 800 Rupiah per kilogram dari harga pasaran.
“”Berdasarkan dengan keputusan saat ini harga sawit yang diterima petani jauh dari harapan, bahkan ada sampai 2.400 beda 800 dari harga pasaran yang ada saat ini,” ungkap Sopliadi.
