“Atas hasil RDP di DPRD Sulbar, tidak ada aktivitas tambang pasir. Ini sudah jadi ketentuan yang harus ditaati bersama,” lanjut Anshar.
Ia menuturkan, kapal penyedot pasir itu awalnya berlabuh di Kambunong pada tanggal 18 Februari 2025. Namun bergeser perlahan ke Muara Sungai Karossa dan hendak melakukan aktivitas pertambangan pada tanggal 27 Februari 2025.
Setidaknya ada 60 orang warga Karossa menghadang kapal tambang pasir itu, dengan menggunakan kapal tradisional nelayan.
“Sekitar 60 orang masyarakat Karossa dan Sarassa mengepung kapal, dan mengusir agar tidak melakukan aktivitas tambang di muara sungai Karossa,” tutup Anshar.
Sebelumnya, warga telah melakukan unjuk rasa menolak tambang pasir di Sungai Karossa pada 17 Januari 2025 lalu. Atas desakan warga itu DPRD Sulawesi Barat mengeluarkan empat rekomendasi, berikut poinnya :
- Meminta kepada pihak PT Alam Sumber Rejeki dan PT Yakusa Tolelo Nusantara untuk tidak beraktivitas sampai ada hasil evaluasi dari pihak terkait.
- Masyarakat di minta untuk tidak melakukan upaya – upaya lain sebelum dan setelah adanya kesimpulan dalam upaya lembaga DPRD Sulbar untuk mengkroscek lebih jauh tentang permasalahan yang timbul di masyarakat.
- DPRD Sulbar akan meminta data dokumen pihak OPD terkait dan Pihak perusahaan.
- DPRD Sulbar merekomendasikan OPD terkait untuk mengevaluasi dokumen terbitnya perizinan tambang PT.ASR dan PT. YTN untuk di tindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.
