Sementara Ketua DPRD Sulbar, Amalia Fitri Aras, mengatakan pengesahan APBD 2025 harus berjalan sesuai dengan kepentingan hajat hidup seluruh masyarakat Sulbar. Sehingga, masyarakat betul-betul merasakan kehadiran pemerintah di tengah-tengah mereka.
“Yang terpenting adalah semua yang kita lakukan beberapa hari ini dan keputusan, kesepakatan hari ini adalah untuk kepentingan masyarakat, serta paling tidak, prioritas-prioritas utama itu langsung menyentuh ke masyarakat,” kata Amalia Fitri Aras.
Amalia juga menegaskan, APBD ini dirancang atas kebutuhan hajat masyarakat Sulbar. Sehingga ia memastikan kegiatan-kegiatan yang hanya bersifat sosialisasi dan sebagainya di OPD-OPD Pemprov Sulbar akan dikurangi.
“Kita sudah sepakat, bahwa tidak banyak program-program yang sifatnya sosialisasi dan lain-lain, tapi kita minta program itu langsung menyentuh ke masyarakat di Sulbar,” tutupnya.
