Mekora.id – Pemerintah Kota Bontang menegaskan komitmennya dalam mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 yang efisien, transparan, dan berpihak pada masyarakat. Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, mewakili Wali Kota menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Bontang terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2026. Jawaban tersebut disampaikan dalam rapat kerja DPRD di Ruang Rapat Paripurna Lantai 3 Kantor DPRD Bontang, Kelurahan Bontang Lestari, Selasa (30/9/2025).
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, dan dihadiri oleh para wakil ketua, 11 anggota DPRD, asisten daerah, kepala OPD, camat, serta lurah se-Kota Bontang.
Dalam kesempatan itu, Agus Haris menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas saran, masukan, dan pandangan yang konstruktif. “Atas nama Pemerintah Kota Bontang, kami menyampaikan terima kasih atas perhatian dan komitmen pimpinan serta anggota DPRD. Semua pandangan umum dari fraksi menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyempurnaan rencana anggaran demi kemajuan Bontang,” ujarnya.
Wakil Wali Kota menegaskan bahwa Pemkot Bontang akan menjaga arah kebijakan agar tetap sejalan dengan tujuh program unggulan daerah. Ia menyebut penataan prioritas menjadi langkah utama agar penggunaan anggaran lebih tepat sasaran. “Kami memastikan program pemerintah dijalankan secara efisien, adil, dan terukur untuk memberi manfaat langsung kepada masyarakat,” katanya.
Ia menjelaskan, fokus utama pemerintah tahun 2026 mencakup pengendalian banjir melalui Revitalisasi Waduk Kanaan, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah lewat digitalisasi perpajakan, serta diversifikasi ekonomi lokal melalui sinergi pemerintah dan dunia usaha. Agus Haris juga menegaskan upaya efisiensi belanja daerah dengan memperkuat belanja modal dan mengurangi kegiatan seremonial.
Selain itu, Pemkot Bontang akan memperkuat perlindungan sosial berbasis data tunggal serta memastikan transparansi anggaran melalui teknologi informasi dan forum partisipatif masyarakat. “Kami ingin masyarakat bisa ikut memantau dan berperan dalam pengawasan anggaran. Prinsipnya, semua untuk kesejahteraan warga Bontang,” tegasnya.
Agus Haris menutup penyampaiannya dengan harapan agar sinergi eksekutif dan legislatif terus terjaga. Ia menilai kebersamaan tersebut menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
