Mekora.id – Pemerintah Kota Bontang bersama sejumlah perusahaan menggelar rapat pembahasan pembentukan klub sepak bola Kota Bontang di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota, Selasa (23/9/2025). Rapat dipimpin Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dasuki, serta Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Sony Suwito Adicahyono.
Langkah ini menindaklanjuti arahan Wali Kota Bontang untuk menghadirkan klub resmi yang bisa berlaga di Liga Nusantara, sekaligus menjadi wadah hiburan dan kebanggaan masyarakat.
Antusiasme masyarakat menjadi alasan kuat lahirnya gagasan ini. Tercatat lebih dari 5.000 penonton hadir dalam ajang Pupuk Kaltim Cup 2025, menunjukkan potensi besar bagi pengembangan sepak bola di Bontang.
Dalam diskusi, pemerintah menekankan pentingnya pembinaan sejak usia dini. Saat ini terdapat 18 Sekolah Sepak Bola (SSB) di Bontang, namun jalur menuju profesional masih terbatas. Karena itu, Pemkot merancang pembinaan pemain usia 17–19 tahun serta menggelar Turnamen Sepak Bola Lokal (TDSL) yang juga melibatkan UMKM.
Terkait pendanaan, pemerintah menegaskan dana CSR perusahaan tidak boleh digunakan untuk gaji pemain profesional atau operasional kompetisi, melainkan untuk pembinaan dan sarana olahraga. Sejumlah perusahaan besar seperti PT Pupuk Kaltim, PT Badak NGL, Indominco, KMI, KIE, Pama, LBB, BlackBear, serta perbankan swasta seperti BRI, BNI, Mandiri, BCA, dan Bankaltimtara menyatakan komitmen mendukung melalui skema sponsorship.
“Kami berharap adanya kolaborasi dengan perusahaan agar klub Kota Bontang segera terbentuk dan ikut serta dalam Liga Nusantara. Ini bukan hanya soal olahraga, tetapi juga soal kebanggaan masyarakat,” ujar Wakil Wali Kota Agus Haris.
Rapat menyepakati penyusunan proposal resmi agar kontribusi perusahaan lebih terarah sesuai kemampuan dan kebutuhan prioritas.
Dengan sinergi pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, diharapkan Bontang segera memiliki klub sepak bola kebanggaan yang tidak hanya berprestasi, tetapi juga memberi dampak sosial dan ekonomi bagi daerah.
