Mekora.id – Sekretariat Daerah Kota Bontang melalui Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan Bankaltimtara menggelar Sosialisasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK bagi pelaku UMKM. Kegiatan berlangsung di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Selasa (23/9/2025).
Acara dibuka oleh Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, didampingi Deputi Direktur Pengawasan PUJK OJK, Yulianta, perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Adi Purbondaru, serta Pimpinan Bankaltimtara Cabang Bontang, Arie Herlambang. Turut hadir pula perwakilan OPD, lembaga keuangan, serta pimpinan kelompok usaha dan asosiasi pengusaha.
Dalam sambutannya, Agus Haris menekankan pentingnya literasi keuangan, khususnya pemahaman pelaku usaha terkait riwayat kredit. Catatan kredit yang sehat disebut menjadi kunci utama agar UMKM lebih mudah mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan.
“Pemerintah mendorong pelaku UMKM agar disiplin mengelola pinjaman dan bijak membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Dengan begitu, akses pembiayaan akan lebih mudah dan peluang usaha bisa terus berkembang,” ujar Agus Haris.
Sosialisasi ini juga mendukung program Kredit Bontang Kreatif 0%. Hingga 15 September 2025, tercatat 734 berkas pengajuan masuk. Dari jumlah tersebut, 196 dinyatakan lolos, 125 masih dalam proses verifikasi, sementara 544 tidak lolos. Mayoritas kegagalan disebabkan masalah riwayat kredit yang terdeteksi melalui SLIK OJK.
Selain aspek pembiayaan, pemerintah juga menyoroti perputaran uang masyarakat Bontang yang banyak terserap keluar daerah, terutama ke Samarinda dan Balikpapan. Pemkot mendorong belanja masyarakat agar lebih banyak dilakukan di Bontang guna memperkuat daya tahan UMKM lokal.
Acara ditutup dengan doa bersama dan penyerahan cenderamata dari Pemkot Bontang kepada perwakilan OJK serta mitra keuangan. Pemkot berharap sinergi dengan lembaga keuangan semakin kuat, sehingga UMKM Bontang tumbuh lebih mandiri dan mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah.
