Rombongan Pemkab yang dipimpin oleh Wakil Bupati Majene Andi Rita Mariani serta didampingi Sekretaris Daerah, Camat Ulumanda Muhammad Arif, dan sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), terlebih dahulu melakukan peninjauan langsung ke lokasi rencana pertambangan sebelum berdialog dengan warga.
Menanggapi pernyataan Pemda, Jenderal Lapangan Aksi Warga, Andi Satria Maulana alias Bung Baso, mengapresiasi dukungan tersebut meski sedikit menyayangkan ketidakhadiran Bupati Majene.
“Kami kecewa karena Bupati tak hadir, tapi kami bersyukur atas keberanian Wakil Bupati dan Sekda yang menunjukkan keberpihakan kepada rakyat,” ucapnya.
Sementara itu, pendamping hukum warga, Aco Nursamsu, mengingatkan bahwa dukungan ini merupakan langkah penting, namun masyarakat tetap harus realistis.
“Secara hukum, Pemda Majene memang tidak punya kewenangan mencabut IUP. Tapi sikap dan tekanan moral dari Pemda sangat membantu untuk menghentikan proses ini di level provinsi,” jelasnya.
Berikut tiga poin yang disepakati dalam dialog tolak tambang pasir antara Pemkab Majene dan Warga :
- 1. Pemkab Majene akan mengeluarkan rekomendasi penolakan dan penghentian pengajuan Izin Usaha Produksi (IUP) kepada pemerintah provinsi Sulawesi Barat.
- PT Baqba Lembang Tuho hingga saat ini belum memiliki dokumen UKL-UPL, dan Pemkab Majene berkomitmen untuk tidak memproses lebih lanjut pengajuan tersebut.
- Pemkab Majene menyatakan sikap resmi berpihak kepada masyarakat dalam menjaga ruang hidup yang bersih, sehat, dan lestari.
