MAMUJU, Mekora.id — Pembangunan Gedung Balaikota Mamuju di Jalan Ahmad Kirang kembali dipercepat. Pemerintah Kabupaten Mamuju menetapkan proyek ini sebagai salah satu program prioritas dalam APBD 2026, dengan alokasi anggaran sebesar Rp10 miliar.
Ketua DPRD Kabupaten Mamuju, Syamsuddin Hatta, mengatakan percepatan ini dilakukan agar proyek yang telah berlangsung sejak 2022 itu tidak mangkrak, sekaligus mempersiapkan Mamuju menuju status kota madya.
“Menurut perencana dari Pemkab Mamuju, anggaran ini disiapkan agar pembangunan tidak terhenti dan bisa menjadi bagian dari persiapan menuju kota administratif,” kata Syamsuddin saat ditemui disela-sela rapat Banggar di Kantor DPRD Mamuju, pada Kamis, (27/11/2025).
Jika rampung, Gedung Balaikota tersebut rencananya akan menjadi kantor Bupati Mamuju yang baru. Sementara kantor bupati lama akan difungsikan untuk menampung sejumlah gabungan dinas (Gadis).
“Hasil komunikasi kami, rencana otonomi daerah tetap dilanjutkan. Targetnya diselesaikan tahun depan. Untuk sementara, Ibu Bupati masih berkantor di gedung lama bersama dinas-dinas. Begitu ada Penjabat Wali Kota nanti, Balaikota langsung ditempati,” jelas Syamsuddin.
Untuk diketahui, pembangunan Gedung Balaikota merupakan proyek multiyears yang mulai dikerjakan sejak 2022, dengan total rencana kebutuhan anggaran mencapai Rp48 miliar.
Sebelumnya Pemkab Mamuju juga sempat menganggarkan lanjutan pembangunan Balaikota pada APBD Perubahan tahun 2025 sebesar Rp 14,5 miliar namun gagal tender.
