Sementara Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Ahmad Istiqlal Ismail, meminta PDAM menyusun master plan yang jelas, termasuk gambaran anggaran dan titik-titik kerusakan yang perlu segera ditangani.
“Masalah distribusi air ini hanya berkutat disitu-situ saja, coba PDAM buatkan perencanaan sehingga kita tahu berapa kebuthan dan dimana saja rusaknya yang membutuhkan biaya,” tegasnya.
Legislator Partai Bulan Bintang, Nazaruddin Akhmad, bahkan mendesak Plt Direktur PDAM untuk mundur jika tak mampu menghadirkan solusi.
“Kalau cuma menyalahkan bencana terus, kita tidak akan pernah keluar dari masalah. Kalau tidak mampu, silakan mundur,” ujarnya dengan nada tinggi.
Air Mampet, Tagihan Jalan Terus
Di luar distribusi air, DPRD juga menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait tagihan air yang membengkak, meskipun suplai air justru tidak jalan.
Anggota DPRD dari Partai Gerindra, Pandi, menyebut tagihannya melonjak drastis dari Rp 150 ribu menjadi Rp 400 ribu dalam satu bulan, meski air nyaris tak mengalir.
“Kami cuma cuci baju dan mandi seadanya, tapi tagihan bisa melonjak. Apakah ini wajar?” tanyanya.
Kepala Urusan Bahasa Meter PDAM, Muh Agus Salim, menanggapi bahwa lonjakan tagihan bisa jadi akibat keterlambatan penagihan pemakaian sebelumnya.
“Biasanya tagihan pemakaian Februari atau Maret baru masuk di bulan Mei. Jadi meski air tidak mengalir saat itu, tagihan tetap muncul,” jelasnya.
