JAKARTA, Mekora.id – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak pemerintah Indonesia melakukan investigasi independen atas dugaan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat keamanan dalam demonstrasi yang menewaskan sedikitnya enam orang di berbagai daerah.
Aksi protes tersebut dipicu oleh kemarahan publik terkait kebijakan tunjangan rumah sebesar Rp50 juta bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta isu penghematan anggaran negara.
“Kami memantau dengan saksama serangkaian kekerasan di Indonesia dalam konteks protes nasional atas tunjangan Parlemen, langkah-langkah penghematan, dan dugaan penggunaan kekuatan yang tidak perlu atau tidak proporsional oleh pasukan keamanan,” kata Ravina Shamdasani, juru bicara Kantor Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, dalam pernyataan yang dilansir AFP, Selasa (2/9/2025).
Shamdasani menekankan pentingnya pemerintah mengedepankan dialog untuk meredam ketegangan dan mendengar aspirasi rakyat. Ia juga mendesak agar investigasi dilakukan secara cepat, menyeluruh, dan transparan atas dugaan pelanggaran HAM internasional.
Menurutnya, seluruh pasukan keamanan, termasuk militer ketika dilibatkan dalam operasi penegakan hukum, harus mematuhi prinsip dasar penggunaan kekuatan dan senjata api yang diatur oleh hukum internasional.
“Pihak berwenang wajib menjunjung tinggi hak berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi, sambil tetap menjaga ketertiban sesuai norma dan standar internasional,” ujarnya.
Shamdasani juga menekankan peran penting media dalam melaporkan situasi di lapangan secara bebas dan independen, tanpa intimidasi.
Demonstrasi yang awalnya berlangsung damai berubah ricuh setelah beredar rekaman video yang menunjukkan kendaraan taktis Brimob Polri menabrak seorang pengemudi ojek online di Jakarta pada 28 Agustus malam. Peristiwa itu memicu gelombang kemarahan dan meluas ke berbagai kota besar, menjadikannya kerusuhan terbesar sejak Presiden Prabowo Subianto menjabat kurang dari setahun lalu.
