MAMASA, Mekora.id – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Mamasa Bersatu kembali menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, pada Rabu (22/1/2024).
Massa menuntut penyelesaian berbagai masalah yang dinilai mengabaikan hak masyarakat, seperti tunggakan Penghasilan Tetap (Siltap) bagi aparat desa dan penghentian BPJS Kesehatan untuk ribuan warga.
Presidium aksi, Taufik Rama Wijaya, menyatakan aksi ini dilatarbelakangi kekecewaan terhadap janji-janji Penjabat (Pj) Bupati Mamasa, Muhammad Zain, yang belum terealisasi.
“Janji-janji Pj. Bupati kepada rakyat Mamasa hanya omong kosong. Warga resah karena janji itu disampaikan secara terbuka, tetapi tidak ada yang ditepati. Pemda tidak boleh tutup mata terhadap kondisi ini,” tegas Taufik dalam orasinya.
Pj. Bupati sebelumnya menjanjikan pembayaran rutin Siltap aparat desa sejak Februari 2024 melalui Surat Edaran Nomor 04/44/SET/I/2024. Untuk mendukung hal tersebut, Pemda bahkan meminjam dana sebesar Rp 32 miliar.
Namun, hingga kini, tunggakan Siltap selama sembilan bulan—terhitung dari November 2023 hingga Desember 2024 belum diselesaikan.
Masalah BPJS dan Hak Dasar Warga Terancam
