MAMUJU, Mekora.id – Dialog antara Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi dengan ratusan tenaga honorer dari Guru dan Tenaga Kesehatan di Kantor Bupati Mamuju yang sempat berlangsung singkat Selasa, (16/9/2025) berakhir buntu.
Akibatnya, Bupati Mamuju kedapatan meninggalkan kantornya melalui pintu belakang dan meninggalkan ratusan tenaga honorer di Aula Kantor Bupati yang sedang berunjuk rasa.
Dari pantauan mekora.id, Sutinah Suhardi pergi tanpa menggunakan mobil dinasnya yang sering digunakan, ia tampak naik sebuah mobil plat hitam jenis Toyota Rush berwarna silver.
Diketahui, Bupati Sutinah sebelumnya telah menemui massa aksi. Dalam pertemuan itu, ia menegaskan bahwa keterbatasan anggaran daerah menjadi hambatan utama bagi Pemkab dalam mengakomodasi seluruh tenaga honorer.
“Kalau keinginan pribadi, tentu saya tidak mau ada kejadian seperti ini. Tapi sebagai bupati, saya harus jujur, kemampuan APBD kita sangat terbatas,” ujarnya.
Sutinah memaparkan bahwa sejak 2021 hingga 2025, Pemkab Mamuju telah mengalokasikan Rp255 miliar hanya untuk gaji PPPK. Menurutnya, beban anggaran sebesar itu sudah menyerap porsi besar belanja daerah dan berdampak pada terbatasnya ruang fiskal untuk program lain.
Meski demikian, Sutinah mengingatkan bahwa Pemkab Mamuju setiap tahun membuka peluang formasi PPPK. Tahun 2021 dibuka untuk tenaga guru, 2022 untuk guru dan tenaga kesehatan, disusul 2023–2024 dengan formasi bagi guru, nakes, hingga tenaga teknis.
