MAMUJU, Mekora.id – Ratusan tenaga kontrak di Kabupaten Mamuju memilih menginap di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mamuju setelah aksi unjuk rasa mereka tidak kunjung mendapat jawaban memuaskan, Senin malam (15/9/2025).
Massa aksi yang terdiri dari tenaga kesehatan dan guru honorer ini menuntut agar Pemerintah Kabupaten Mamuju segera mengusulkan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Mereka mengaku sudah puluhan tahun mengabdi tanpa kepastian status dan kesejahteraan.
“Kami tidak mau lagi diberi janji. Kami akan bertahan sampai ada jawaban pasti dari pemerintah daerah,” tegas Muh. Ahyar, koordinator aksi.
Pantauan di lapangan, massa membentangkan tikar dan spanduk di ruang paripurna DPRD sebagai bentuk protes. Mereka menyatakan akan tetap berada di gedung dewan hingga Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi, datang menemui langsung.
“Kami ingin Bupati hadir langsung. Hanya beliau yang bisa memberi kepastian nasib kami,” ujar Ramli, salah satu tenaga kontrak.
Sementara itu, aparat kepolisian dari Polresta Mamuju melakukan pengamanan ketat untuk memastikan aksi berjalan damai dan tidak mengganggu ketertiban. Situasi hingga selesainya aksi pendudukan itu, situasi berkangsung terkendali.
