Pemprov Sulbar diimbau tidak mengorbankan kehidupan masyarakat dengan pengelolaan SDA yang ugal-ugalan. FPPI menyebut sangat perlu menjaga kelestarian lingkungan, menjamin keterlibatan masyarakat lokal secara aktif, mengantisipasi dampak jangka panjang dari aktivitas tambang untuk menjaga kehidupan masyarakat yang kontinue.
“Sangat pentingnya saat ini untuk menjaga alam dan tidak mengelola investasi secara ugal-ugalan. Itu agar keberlanjutan generasi mendatang tetap memiliki akses terhadap SDA yang sehat dan mencukupi,” ujar Irfan.
Irfan menyebut, pihaknya berencana mendorong lahirnya Peraturan Daerah (Perda) tentang keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sektor pertambangan dan energi. Hal ini dinilai penting untuk memastikan transparansi dan melindungi ruang hidup masyarakat lokal dari dampak buruk investasi tambang.
Hal itu dinilai sangat urgen, sebab saat ini Sulbar telah masuk dalam peta pengelolaan SDA yang jadi perhatian dunia. Dimana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Badan Geologi telah mengusulkan dua prospek tambang logam tanah jarang, yakni Blok Takandeang – seluas 3.740 hektare dan Blok Botteng – seluas 3.715 hektare.
“Ini sangat urgen sebab tambang logam tanah jarang sudah di depan mata, selain itu Sulawesi Barat juga mencatat beberapa lokasi tambang emas seperti di Dusun Batuisi (Karataun), Dusun Sangajo (Karossa), hingga daerah sepanjang Sungai Lariang di Mamuju Utara,” tutur Irfan.
Untuk itu, para Aktivis memberikan peringatan kepada Gubernur Sulbar terpilih yang akan dilantik 6vFebruari mendatang.
Irfan meminta Pemerintah Daerah harus mampu mengambil langkah strategis dalam menjaga keseimbangan antara investasi dan keadilan sosial, mengelola SDA sesuai konsep pembangunan berkelanjutan dan membuka ruang dialog yang inklusif dengan masyarakat dan pemerhati lingkungan.
“Dengan sumber daya alam yang melimpah, Sulawesi Barat berpeluang besar menjadi daerah yang maju secara ekonomi, asalkan masyarakat lokal dilibatkan dalam setiap tahapan pengelolaannya,” pungkas Irfan.
