“Banyaknya pasal-pasal karet yang lahir, justru legitimasi kekuatan kelompok tertentu untuk melanggengkan kekuasaan. Presiden Jokowi hari ini berpihak oligarki,” kata Anhar.
Selain sejumlah organisasi pers, mahasiswa yg tergabung dalam unjuk rasa itu juga menyebut jika saat ini kekuasaan di bawah pimpinan Presiden Jokowi telah berada di jurang paling dalam.
Pelemahan Mahkamah Konstitusi, Undang-undang KPK, dan Perpres Cipta Kerja jadi rentetan penguasaan sumber daya negara untuk melemahkan kekuatan sipil.
Selain itu, massa juga mendesak seluruh elemen untuk tidak mengangkangi demokrasi dan menjalankan Pemilu dengan netral.
“Rezim Jokowi mengabaikan pentingnya Pemilu yang jujur, adil dan berintegritas,” kata As’adiyah aktivis GMNI Mamuju.
Berikut pernyataan sikap yang di bacakan dihadapan Ketua KPU Sulawesi Barat :
1. Presiden Jokowi harus berhenti menyalahgunakan kekuasaan karena merusak demokrasi dan integritas pemilu.
2. Menghentikan berbagai jenis kekerasan terhadap masyarakat sipil yang menyampaikan ekspresi serta mengawasi integritas pemilu.
3. Memastikan pers dapat bekerja secara independen dan bebas dari kekerasan, kriminalisasi serta intervensi kepentingan politik
