Mekora.id – Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik dan Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Tahun 2025 di Pendopo Wali Kota, Rabu (6/8/2025). Kegiatan ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan demi perbaikan layanan administrasi kependudukan.
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, mengatakan bahwa forum ini merupakan bentuk keterbukaan pemerintah dalam membangun pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Forum ini penting. Masyarakat perlu dilibatkan langsung, agar pelayanan yang kita berikan bukan hanya berdasarkan asumsi, tapi sesuai dengan kebutuhan mereka,” ucapnya saat ditemui usai acara.
Menurutnya, layanan seperti KTP elektronik, Kartu Keluarga, hingga akta kelahiran adalah hak dasar warga yang tidak boleh dipersulit.
“Jangan sampai masyarakat merasa terbebani hanya karena ingin mendapatkan dokumen kependudukan. Itu bukan pelayanan namanya. Pelayanan itu harus mempermudah, bukan mempersulit,” tegasnya.
Agus juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas layanan yang responsif dan cepat. Ia mengapresiasi capaian Disdukcapil Bontang yang berhasil mendapatkan nilai tinggi dari lembaga pengawas pelayanan publik.
“Bayangkan, kita mendapatkan nilai 95,58 dari Ombudsman RI. Itu bukan angka kecil. Artinya, masyarakat kita merasa puas, dan itu harus kita pertahankan,” jelasnya.
Agus juga menyebut Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Disdukcapil Bontang telah mencapai angka membanggakan.
“Nilainya 96,56. Itu artinya, tagline kita ‘Cepat, Tepat, Akurat, dan Gratis’ memang benar-benar dirasakan oleh warga,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Agus juga mengingatkan pentingnya pelayanan yang adaptif terhadap perkembangan zaman, termasuk layanan digital.
“Transformasi digital sudah jadi kebutuhan. Kita tidak bisa lagi pakai cara-cara lama. Aktivasi Identitas Kependudukan Digital, misalnya, itu harus kita dorong, tapi juga dengan tetap menjaga keamanan data masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Disdukcapil Provinsi Kalimantan Timur, Kasmawati, turut menyampaikan beberapa capaian dan catatan atas kinerja Disdukcapil Kota Bontang.
Ia menyebut, berdasarkan data semester pertama tahun 2025 dari Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Bontang mencapai 193.269 jiwa, meningkat sekitar 2000 jiwa dari tahun sebelumnya.
Kasmawati juga menyampaikan, cakupan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun di Bontang telah mencapai 99,52 persen, melampaui target nasional yang hanya 98 persen.
Aktivasi IKD juga telah mencapai 80,44 persen, di atas target nasional sebesar 60 persen.
Namun, ia tetap mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap upaya penipuan yang mengatasnamakan Dukcapil.
“Kami tidak pernah meminta data pribadi melalui telepon atau WhatsApp. Jika ada pesan mencurigakan, masyarakat sebaiknya langsung mengonfirmasi ke kantor resmi,” imbaunya.
Kasmawati menambahkan, berdasarkan pemantauan dari Kemenpan-RB, Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kota Bontang berada pada angka 4,28, sedangkan IPP khusus Disdukcapil berada di 4,27.
“Ini menunjukkan bahwa pelayanan di Bontang sudah sangat baik, bahkan bisa bersaing dengan kota-kota besar seperti Balikpapan,” ucapnya.
Forum ditutup dengan ajakan dari Agus Haris agar seluruh peserta tidak ragu menyampaikan masukan.
“Kami butuh kritik. Kami butuh saran. Karena hanya dengan itu kita bisa tahu apa yang kurang dan bagaimana memperbaikinya. Pelayanan publik itu harus hadir sebagai wajah negara, bukan sekadar formalitas,” pungkasnya.
