Mekora.id – Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menekankan pentingnya akurasi data kemiskinan sebagai dasar perumusan program pemerintah tahun 2026. Hal ini disampaikannya saat memimpin rapat koordinasi pendataan kemiskinan bersama Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (DSPM) di Ruang Rapat DPMPTSP, Kamis (21/8/2025).
Agus Haris menegaskan bahwa data kemiskinan harus diverifikasi hingga ke tingkat RT agar program pemerintah tepat sasaran. Ia menyoroti dinamika data yang selalu berubah mengikuti kondisi warga.
“Keberhasilan program diukur dari seberapa banyak angka kemiskinan berhasil ditekan. Jika tidak signifikan, artinya intervensi belum tepat sasaran,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia meminta agar data tidak hanya berupa angka, tetapi juga memuat detail keluarga. Menurutnya, pengelompokan harus jelas: kelompok pertama adalah warga miskin sesuai kriteria Kementerian Sosial, sementara kelompok kedua adalah mereka yang masih membutuhkan intervensi lain, baik melalui APBD, program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan, maupun dukungan BAZNAS.
Sebagai contoh, ia menyinggung kasus pensiunan yang memiliki rumah layak huni tetapi penghasilan minim.
“Kasus seperti ini butuh klasifikasi khusus agar tidak terabaikan,” tambahnya.
Agus Haris juga menekankan pentingnya berita acara berjenjang mulai dari RT, lurah, kecamatan, hingga ke Dinas Sosial. Ia mengingatkan agar data tidak berhenti di atas kertas, melainkan harus benar-benar diverifikasi langsung di lapangan.
“Pintu pertama pengendalian data kemiskinan adalah Dinas Sosial. Jika sejak awal salah, maka program berikutnya juga tidak akan tepat sasaran,” pungkasnya.
